You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D Setujui Usulan Anggaran Naturalisasi Waduk
.
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

Komisi D Setujui Usulan Anggaran Naturalisasi Waduk

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran program naturalisasi lima waduk yang diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Kita sudah setujui usulan anggaran sekitar Rp 288 miliar untuk naturalisasi lima waduk,

"Untuk menanggulangi banjir tentu kita dukung. Kita sudah setujui usulan anggaran sekitar Rp 288 miliar untuk naturalisasi lima waduk," ujar Nova Harivan Paloh, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).

Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf menjelaskan, naturalisasi waduk ini dikerjakan secara multiyears pada 2019 dan 2020. Pengerjaan fisik naturalisasi waduk ditargetkan selesai pada 2020 mendatang.

Komisi D Setujui Usulan Pembangunan Tangki Septik

Ia menyebutkan, lima waduk yang dinaturalisasi meliputi Waduk Kampung Rambutan 1 dan 2, Waduk Cimanggis, Waduk Sunter dan Banjir Kanal Barat. Hingga kini, pembangunan waduk di Kampung Rambutan telah mencapai 50 persen.

"Dengan dinaturalisasi, waduk dikembalikan dengan konsep alam. Ada tempat interaksi masyarakat, jogging track dan penghijauan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1375 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1257 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer